Asas Asas hukum Pidana KUHPidana

 KUHP terbaru mengenal lima asas hukum pidana diantaranya :

1.     Asas legalitas, 

2.     Asas teritorial, 

3.     Asas personalitas, 

4.     Asas perlindungan, 

5.     Asas persamaan, 

Asas hukum pidana dapat dikategorikan  berdasarkan dua kelompok besar  yaitu :

1.   asas hukum pidana menurut waktu, penggolongannya adalah legalitas. 

2.   asas hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu dalam golonganya berdasarkan asas teritorial, asas perlindungan, asas universal dan asas personalitas,.

asas legalistas  adalah menentukan tindak pidana hartslag  diatur terlebih dahulu oleh undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan.

Keberadaan asas legalitas memiliki tiga pokok :

1)   Tidak ada suatu perbuatan yang dapat  dipidana apabila peraturaan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu, 

2)   untuk menentukan adannya tindakan pidana tidak boleh dilaksanakan atas analogy.

3)   Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, 

adapun asas wilayah atau teritorial asas hukum pidana ini dilandasi ole kedaulatan negara-negara yang berdaulat, dijamin hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapun yang melakukan tindak pidana wilayah menyangkut pidana di Wilayah NKRI, tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara, tindak pidana teknology informasi.  

adapun asas perlindungan atau asas nasional pasif menurut asas ini berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum satu  negara yang dilanggar oleh seseorang di-luar negari dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraanya pelaku warga negara atau orang asing.

asas universal, asas yang menitik beratkan  pada kepentingan hukum Internasional secara luas atau makna  luas berarti hukum pidana tidak dilatari oleh tempat wilayah atau bagi orang tertentu saja melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun, jika pelaku kejahatan internasional  telah dihukumi dan diadili oleh  negara-negara lain tidak boleh mengadili atau menghukum pelaku kejahatan internasional atau kasus yang sama, asas universal berlalu bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan international bukan kejahatan transnasional. 

asas nasional  aktif, asas yang menitikberatkan subject hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaanya, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga negara tersebut berada sekalipun diluar negeri.

Mengenal Jenis-jenis delik dalam Hukum Pidana

 Delik

Pada dasarnya istilan yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yatu Delict atau Strafbaar feit. namun dalam terjemahan bahasa Indonesia istilah delik telah digunakan pada beberapa istilah lain, diantaranya : peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang data dihukum dan perbuatan yang bokeh dihukum.

Delik adalar perbuatan yang melanggar undan-undang dan oley karana itu bertentangan dengan undan-undang yang dilakukan dengan sengaja olles orang yang data dipertanggung jawabkan.

Janis-jenis Delik

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Misdrljven Enoventredigen)

    delik ini merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara       

    kongret. Delik kejahatan damat ditemukan pada buku III KUHP.

2. Delik materil dan delik formal (Materiele end Formale Delicten)

    Delik Materil adalar delik idmana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, massiv harus 

    ada akibatnya yang Timbul Karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak [idana tersebut 

    sepenuhnya (voltooid0 Pasal 187 KUHP tentang Pembakaran dan 338 KUHP tentang pembunuhan.

    sedangkan Delik formal adalar perbuatan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan Tidak 

    mempersoalkan akibet dan tindakan itu. misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3. Delik komisi dan Delik Omisi (Commissiedelicten end Omissiedelicten)

     Delik komisi (delicta commmissionis) iflah delik yang dilakukan dengan perbuatan.

     sedangkan Delik Omisi (omissiedelicten) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten).

4. Delik Selesai dan delik berlanjut (af Lopende en voordoende delicten)

    Delik selesi adalar delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu.

    Delik yang berlanjut iflah delik yang terjadi arena meneruskan keadaan yang dilarang.

5. Delik tunggal dan Delik berangkai (Enkelvoudige en samengestelde delicten)

    Delik berangkai beraati suatu delik yang dilakukan  dengan lebihndaei satu perbuatan untuk terjadinya  

    delik itu. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan sepreti Pasal 296 

    KUHP.

6. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (Doles en culpose Delicten)

    Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian Penzing dalam hal percobaan, penyertaan, Pidana 

     kurundan, Pidana perampasan.